STRATEGI MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK OTONOMI YANG BERORIENTASI PADA KEMAKMURAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN

Authors

  • Muhammad Wasil Narotama University of Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30742/equilibrium.v11i2.105

Keywords:

Investment Climate, Licensing Services, Resource Potential, Strategy formulation Poised, Public Welfare

Abstract

The role of investment is very important to encourage economic development of a region. Bangkalan be the entrance to the area of Surabaya to Madura through longest bridge or crossing Kamal. The existence longest bridge is not enough become levers of economic activity in the region Bangkalan, investors are still reluctant to invest and invest in this region. Conducive investment is a good implementation of regional autonomy at the same time a real effort for the welfare of the communities in the region. The purpose of research to identify services and types of licenses associated with the investment and identifying potential local resources Bangkalan. Recommendation of this study is the need for simplifying the licensing service that is fast, safe and cheap, service-based licensing site / on-line in order to be accessible at any time without being limited by space and time. Lanjuran's research potential of the region in accordance with the mapping of the resource area so that services become more focused investments, investment offers to investors become more organized and easier to control the investment climate is conducive sertra get service model of the behavior of investment to improve regional autonomy capable of providing welfare for society

References

Arsyad, L. 1999, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. STIE YKPN.

________, 2006. Ekonomi Daerah. Yogyakarta. BPFE.

Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. 2004, Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur. Surabaya. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur.

BAPPEPROP Jawa Timur. 2004. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2000 – 2004. Surabaya. BAPPEPROP Jawa Timur.

Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta. BPFE.

Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta. LP-FE UI.

__________2000. Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta. Rajawali Pers.

Sidik, M. 2002. “Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasionalâ€. Makalah disampaikan pada Seminar nasional “Public Sector Scorecardâ€, Jakarta 17-18 April 2004.

Rosyidi, S. 1996. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta. Rajawali Pers.

Perundang Undangan:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Undang undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Downloads

Issue

Section

Articles