BIROKRASI SIPIL DAN MILITER: DOMINASI AKTOR MILITER DALAM TUBUH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Abstract
Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari birokrasi militer di Indonesia khususnya pada Departemen Kementrian Pertahanan (Kemenhan). Dan dalam proses penyusunannya terinspirasi dari sebuah jurnal karya Yusa Djuyandi dan Muhammad Gufran Ghazian yang menyoroti banyaknya pensiunan atau bahkan yang masih bekerja pada wilayah militer masuk dalam stuktural lembaga negara, dan yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut adalah Kemenhan. Namun dalam pembahasan artikel ini mengambil sub materi mengenai bentuk tatanan pada Kemenhan dan birokrasi militer di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen literasi dari berbagai bentuk seperti jurnal, e-book, website yang telah dikomparasikan sehingga menemukan hasil data yang bisa digunakan untuk penyusunan artikel ini. Temuan dalam artikel ini meskipun dalam struktur kepemimpinan di Kemenhan terdapat banyak alumni dari militer namun tidak mengindikasikan bahwa lingkup yang tercipta pada lingkungan Kemenhan bersifat kaku dan keras seperti lingkungan militer. Pada struktur badan Kemenhan memiliki bentuk yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan oleh pemerintah yang menjabat saat itu dan bisa berubah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Untuk saat ini fungsi Kemenhan adalah sebagai kordinator dalam wilayah pertahanan negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, menyediakan dan menetapkan segala hal dan kebutuhan dari angkatan bersenjata Indonesia dalam menjaga pertahanan negara.
Kata Kunci: birokrasi, birokrasi militer, dwifungsi ABRI
Full Text:
PDFReferences
Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. Sorot, 13(1), 53. https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5655
Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. Jurnal Adabiya, 20(1), 23. https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776
Badrullah. (2020). Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan. Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan, 1(2), 137–142.
Firdaus, D. W. (2013). Kebijakan Dwifungsi Abri dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1965-1998. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Politik, 2(2), 197. https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117
Hasudungan, A. N. (2021). Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia sebagai Materi Pengayaan Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII. Tarikhuna: Journal of History and History Education, 3(2), 164–178. https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.3064
Hilal, Syamsul. Hendra, Afrizal. Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. Jurnal Inovasi Pendidikan, 2(10), 3549–3550.
Leni, N. (2013). Keterlibatan Militer dalam Kancah Politik di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(1), 45.
Prihatanti, Maskun, & M, S. (2013). Tinjauan Historis tentang Keterlibatan Militer dalam Pemerintahan Soeharto pada Masa Awal Orde Baru. Politik Orde Baru, 1, 2.
Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2013). Dengan Sipil di Indonesia. 1(1), 74–83.Ghazian, Y. D. (2019). Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil Dan Hierarki Militer . Wacana Publik Vol.13, No. 1, 7-12.
Indonesia, K. P. (2019, Maret 21). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Retrieved from kemhan.go.id: https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/wp-content/uploads/2019/06/Permenhan-no-14-tahun-2019.pdf
Rahayu, D. D. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi, Tim Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Ditkersinhan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Jurnal Ilmiah Manajemen Surya Pasca Scientia, Volume 10 Nomor 2, 39-59.
Erna Setijaningrum, S.I.P, Msi,'Inovasi Pelayanan Publik,' PR.Medika Aksara Gtobatindo
Refbacks
- There are currently no refbacks.