DIMENSI KEKUASAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 20 TAHUN 2015 DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMATAN UTARA)

Abstract

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan diversifikasi energi nasional. Implementasi kebijakan ini di Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah yang dibangun jaringan gas bumi dapat ditinjau dari beberapa variabel yang berpengaruh, yakni komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi serta dimensi kekuasaan atas kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan jaringan gas bumi di Kota Tarakan masih belum optimal. Pertama, faktor penyebabnya meliputi komunikasi horizontal antara PGN Area Tarakan dengan Pemerintah Kota Tarakan beserta masyarakat kurang berjalan baik dan ketidakcukupan jumlah sumber daya manusia pelaksana operasional jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tarakan. Kedua, masih dominannya dimensi kekuasaan pada level nasional pada ruang tertutup juga mempengaruhi kurang maksimalnya pengimplementasian kebijakan, karena lebih cenderung bersifat memaksa dan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, jaringan gas bumi, rumah tangga, Tarakan