Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.
Full Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1048
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 NORMA
NORMA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
NORMA
Faculty of Law, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225, Indonesia
Phone: +6231-5677577 / +628993625622
e-Mail: norma@uwks.ac.id