Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana
DOI:
https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1048Abstract
Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.Downloads
Published
2004-07-01
Issue
Section
Articles
License
You are free to:
Share - copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt - remix, transform, and build upon the material
Under the following terms:
Attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike - If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0