Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Titik Suharti

Abstract


Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1048

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 NORMA



 

NORMA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

 

NORMA
Faculty of Law, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225, Indonesia
Phone: +6231-5677577 / +628993625622
e-Mail: norma@uwks.ac.id

slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 2025 demo slot pg slot gacor slot gacor