Penerangan Jalan Umum Antara Hak Dan Kewajiban

Authors

  • Indrati Rini Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1049

Abstract

Pajak penerangan jalan haruslah berdasarkan UU, hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga benar-benar dari dan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pelanggan/konsumen listrik. Pelanggan/konsumen listrik wajib membayar pajak penerangan jalan setiap bulannnya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dengan besar nilai pajak ditentukan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001.

Downloads

Published

2004-07-01

Issue

Vol. 1 No. 1 (2004)

Section

Articles

License

You are free to:
Share - copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt - remix, transform, and build upon the material

Under the following terms:
Attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes.

ShareAlike - If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

 

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0