PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE

Ratna Ani Lestari, Agus Santoso

Abstract

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam good governance setidaknya harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dijadikan landasan bagi peningkatan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara atau pemerintah. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan publik yang profesional perlu diwujudkan dalam good governance. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhir
ini menunjukkan banyak permasalahan. Pelayanan publik yang menggambarkan good governance yaitu para pelaku penyelenggara pelayanan baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat melakukan kegiatan pelayanan yang inovatif namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.


Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance.

Full Text:

PDF

References

Islamy, M. Irfan, 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Jabatana Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang.

Islamy, M. Irfan, 2000. Manajemen Pelayanan Publik. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

LAN & BPKP. 2000. Modul Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Jakarta.

Lovelock, H. Cristopher. 1992. Managing Service: Marketting, Operations and Human Recourse, New Jessery: Prentice Hal, Englewood Cliffs.

Maryam, Neneng Siti. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI No. 1/Juni

Moenir, H.A.S. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.

Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Osborne & Gaebler. 1992. Reinventing Goverment: How to Entrepreneur Sprit In transforming the public sector Schoollhouse to Statehouse. City hall to Pentagon Reading MA, Addison Wisley.

Osborne & Gaebler, 2005. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government). Menstranformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik, PPM, Jakarta.

Osborne & Plastrik. 1997. Banashing Bureaucracy. The Five Strategies for Reinventing Government. Havard University

Press.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Pulik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Stoker, G.1997. Governance as Theory: Five Proposition. Unesco

Soeprapto, Riyadi, 2005. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Wahab, Scholihin Abdul. 1999. Reformasi pelayanan publik kajian dari prespektif Teori Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar FIA Universitas Brawijaya, Malang.

Yusuf, Ahmad Mukhlis. 2018. Revolusi Pelayanan Publik, Praktik Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik. PT Gramedia Pustaka Utama

Kepmenpan No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah.

Kepmenpa No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

DOI: http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.