DISAIN SISTEM PEMILU MENYEDERHANAKAN JUMLAH PARTAI DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM NON-PRESIDENSIAL THRESHOLD DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN

Renals Yusup Talaba

Abstract

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemilu presiden. Bertolak dari hal tersebut dan karena Indonesia menganut sistem kepartaian pluralisme ekstrim, maka perlunya disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai untuk mendukung penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem non-presidensial threshold (ambang batas pencalonan nol peren) yang rencananya diterapkan pada pemilu 2029, yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Terkait dengan itu, artikel ini akan membahas: (1) Penerapan sistem non-presidensial threshold dengan pilihan sistem kepartaian pluralisme ekstrim dan sejumlah masalah yang ditimbulkannya dalam pemerintahan; (2) Disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai dalam mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold dan dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini  adalah literature review, yang mengulas rangkuman pemikiran dari beberapa sumber pustaka untuk mengembangkan pengertian, teori tentang sistem pemilu dan unsur-unsurnnya, sistem kepartaian, dan sistem non-presidensial threshold. Untuk tujuan tersebut, maka pendekatan yang digunakannya adalah Pilihan Rasional Kelembagaan (Rational Choice Institutionalisme, RCI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem non-presidensial threshold dengan pilihan multi partai akan menimbulkan sejumlah masalah dalam pemerintahan Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, melalui penerapan sistem non-presidensial threshold, maka perlunya disain sistem pemilu bagi penyederhanaan sistem kepartian yakni menciptakan sistem kepartaian pluralisme moderat.

Keywords

Disain Sistem pemilu, sistem kepartaian, presidensial threshold, efektivitas pemerintahan.

Full Text:

PDF

References

Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal. 2024. “Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia.†JIIP: Jurnal Ilmiah lmu Pemerintahan 6(1): 1–17.

Agustino, Leo. "Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional." Analisis Csis 44.4 (2015): 385-400.

Andrew, Reynolds, Relly Andrew Ben, and Andrew Ellis. 2016. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA. 1st ed. ed. Khoirunnisa Nur Agustyati. Jakarta: Perludem.

Armia, Muhammad Siddiq. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitutional." PETITA 1 (2016): 1.

Cahyono, Seto. "Efektivitas Presidensial Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Multi Partai". Jurnal Hukum Kenegaraan. 1.1. (2023).

Dedi, Agus. 2019. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak.†Jurnal Moderat 5(3): 213–26.

Fadiya, Dina. 2022. "Dilema Sistem Multipartai Dalam Sistem Presidensial di Indonesia". Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 14. No. 1 (2022): Februari 2022.

Ghoffar, Abdul. "Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain." Jurnal Konstitusi 15.3 (2018): 480-501.

Hantoro, Bimo Fajar. 2021. “Implikasi Pilihan Metode Konversi Suara Terhadap Proporsionalitas Perolehan Kursi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.†Jurnal Hukum dan Pembangunan 51(4): 1–27.

Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul, and Siti Fatimah. "Rancang Bangun Sistem Kepartaian di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Perspektif Hukum." Amnesti: Jurnal Hukum 4.1 (2022): 30-43.

Junaidi, Veri, and Violla Reininda. "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." Jentera: Jurnal Hukum 3.1 (2020).

Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatima. 2023. “Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan.†Jurnal Tana Mana 4(1): 93–99.

Lestari, Amanda Dea. "Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." Jurnal Sains Sosio Humaniora 6.2 (2022): 412-427.

Pahlevi, Indra. 2015. Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian. 1st ed. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Palanewen, Deivid Jovano Oleyver, dan Murniyati Yanur. 2022. “Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi.†Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin 9(2): 502–20.

Ramadhan, Muhammad Febry. "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia." Lex Renaissance 3.1 (2018): 6-6.

Romli, Lili. 2017. “Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi.†Politica 8(2): 95–118.

Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 43-53.

Sulastri, Rini. 2020. “Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action.†Khazanah Multidisiplin 1(2): 137–55.

Suparji, Suparji, and Ridha Fauzy. "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat." Jurnal Magister Ilmu Hukum 3.1 (2018): 1-6.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. 7th ed. eds. Djoni Herfan and Adinto Fajar. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 2012. “Metode Pembagian Kursi Dalam Sistem Pemilu Proporsional.†: 1–10. Artikel-tidak dipublikasi.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari. 2011. Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, Seri Demokrasi Elektoral Buku 1. 1st ed. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Syaputra, Fendi Agus, Bob Alfia, and Azwar Azwar. "Sistem Kepartaian Giovanni Sartori." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9.2 (2022): 433-436.

Tri Lestari, Shintia. 2023. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multi Partai dan Pengalaman di Indonesia". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 3 No. 1 (Juni 2023): 1- 20.

DOI: http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4798

Refbacks

  • There are currently no refbacks.